Nantinya, dalam MoU itu akan diatur mekanisme kewenangan dua lembaga dalam menangani kasus pajaknya. "Permasalahan-permasalahan pajak, Polri akan bantu penuh Direktorat Jenderal pajak dalam pengungkapannya," ujar Ito kala dihubungi, Selasa (9/2). Ia bilang, MoU itu juga akan meliputi wajib pajak perseorangan dan perusahaan.

Ito bilang, poin yang bakal diatur dalam MoU tersebut meliputi sanksi dan aturan terkait pengemplang pajak. Juga diatur mengenai kewenangan masing masing dalam sengketa pajak. "Kita tidak masuk dalam ranah pajaknya, tapi kita masuk dalam ranah tindak pidananya yang tersangkut dalam masalah pajak itu," tegasnya.

Soal kapan MoU tersebut ditandatangani, Ito mengatakan akan dilakukan secepatnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jika MoU itu selesai ditandatangani, selanjutnya akan diaktifkan lembaga penyanderaan pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak dan Kepolisian. Nantinya, para pengemplang pajak akan kena upaya paksa berupa penyanderaan.

Sumber : Kontan Online